Kantor Hukum Pawero menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara di 12 bidang praktik utama, meliputi hukum korporasi, ketenagakerjaan, pertanahan, pidana, hingga kekayaan intelektual dan teknologi informasi.
FAQ
Reputation. Respect. Result.
Umum
Apa layanan hukum yang disediakan oleh Kantor Hukum Pawero ?
Apakah saya bisa berkonsultasi tanpa harus datang ke kantor ?
Ya. KHP menyediakan layanan konsultasi daring melalui video conference, email, atau pesan terenkripsi. Kami memahami bahwa kebutuhan hukum tidak selalu menunggu waktu atau tempat tertentu.
Bagaimana cara mengetahui biaya jasa hukum di KHP ?
Biaya jasa hukum ditentukan berdasarkan kompleksitas perkara, nilai objek hukum, dan ruang lingkup layanan. Untuk transparansi, KHP selalu menyampaikan estimasi biaya sejak awal sebelum kerja sama dimulai.
Apakah konsultasi hukum di KHP bersifat rahasia ?
Ya. Seluruh informasi yang Anda sampaikan dilindungi oleh Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat. KHP memiliki kebijakan ketat terkait kerahasiaan klien, baik dalam bentuk data pribadi maupun dokumen hukum.
Apakah KHP menerima klien perorangan dan korporasi ?
KHP melayani klien dari berbagai latar belakang — individu, lembaga publik, koperasi, hingga perusahaan nasional. Kami menyesuaikan pendekatan hukum sesuai karakter dan kebutuhan setiap klien.
Bagaimana cara menghubungi Kantor Hukum Pawero ?
Anda dapat menghubungi kami melalui laman Kontak, mengirim email ke legal@pawero.co.id, atau datang langsung ke kantor kami di Bone - Sulawesi Selatan (Pusat), Makassar - Sulawesi Selatan (Cabang), atau Jakarta Pusat - Dareah Khusus Jakarta (Cabang Khusus). Tim kami siap melayani Anda dengan janji temu yang terjadwal.
Topik Khusus
Apakah KHP memiliki spesialis di bidang teknologi informasi dan perlindungan data ?
Ya. KHP memiliki unit khusus Hukum Kekayaan Intelektual & Teknologi Informasi, yang dipimpin langsung oleh Certified Data Protection Officer (C.DPO). Kami mendampingi klien dalam pendaftaran merek, kepatuhan data pribadi, dan sengketa digital.
Bagaimana KHP menangani sengketa sertifikat ganda atas tanah ?
Kami melakukan pemeriksaan dokumen, analisis yuridis, dan koordinasi dengan instansi pertanahan untuk menelusuri keabsahan hak. Pendekatan litigasi dan non-litigasi ditempuh untuk memulihkan hak kepemilikan secara sah dan efektif.
Apakah KHP dapat membantu penyusunan kontrak internasional ?
Ya. KHP berpengalaman dalam penyusunan perjanjian bisnis lintas yurisdiksi, termasuk joint venture, lisensi, dan kemitraan teknologi. Kami memastikan setiap klausul kontrak selaras dengan hukum Indonesia dan praktik internasional yang berlaku.
Bagaimana KHP memastikan kepatuhan hukum perusahaan terhadap peraturan pajak dan administrasi usaha ?
Tim Korporasi & Perpajakan KHP membantu klien melakukan audit kepatuhan, pembenahan dokumen usaha, serta pendampingan dalam pemeriksaan atau sengketa pajak. Kami memastikan setiap entitas beroperasi dengan kepastian hukum dan efisiensi fiskal.
Apakah KHP menangani pidana korporasi atau pejabat publik ?
Ya. KHP memiliki tim Hukum Pidana Umum & Khusus yang berpengalaman menangani perkara pidana korporasi, korupsi, serta dugaan pelanggaran etik pejabat publik. Kami menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan pembelaan yang bermartabat.
Apakah KHP menerima kerja sama dengan firma hukum lain atau konsultan independen ?
KHP terbuka terhadap kolaborasi strategis dengan firma hukum, akuntan publik, konsultan pajak, maupun lembaga riset hukum. Kami percaya bahwa sinergi profesional dapat memperkuat kualitas layanan hukum lintas sektor.