Penanganan perkara kriminal yang tergolong sebagai Tindak Pidana, seperti: Penipuan, Penggelapan asset, Pemalsuan surat, Korupsi, Tindak Pidana dalam dunia Perbankan & Bisnis, Lingkungan Hidup, Penyerobotan (Sengketa Tanah), dan lain sebagainya.

Secara umum digolongkan sebagai hukum perdata, termasuk tapi tidak terbatas pada: Hutang piutang, Wanprestasi, Jual beli, Hibah, Waris, Perceraian dan lain-lain.

Konsultasi bisnis, pemberian tinjauan hukum, saran hukum, penilaian/pendapat hukum, pengurusan perizinan, pendampingan pendirian badan usaha/hukum, pembuatan dan perancangan perjanjian, maupun kontrak bisnis pada umumnya.

Memberikan penjelasan dan Saran Hukum terkait ketentuan perundang-undangan atas Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, seperti bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa sehubungan dengan segala proses administratif yang dianggap perlu dilakukan apabila terjadi pemberhentian karyawan.

Kuasa untuk penerbitan, pemecahan/pemisahan dan/atau pertelaan terkait kepemilikan atas tanah dan properti. Pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Juga termasuk memberikan masukan dalam praktek litigasi tentang pengembangan Real Estate, Hotel, Industrial Park, Pengembangan Resort, dan perkembangan kepemilikan rumah.

Memberikan pendapat hukum atas hutang, internal perbankan, fasilitas pinjaman, sindikasi kredit dan berbagai aspek jaminan, dan pajak. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah perpajakan baik di kantor pajak maupun di pengadilan pajak.

Konsultasi dan solusi hukum terkait permasalahan Investasi dan Asuransi, seperti: pembuatan dan revisi perjanjian investasi, serta mewakili pemegang polis dalam berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan pihak asuransi.

Memperkarakan kompetitor/pesaing-pesaing bisnis yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pengguna jasa pelaku usaha, dan bertentangan dengan prinsip Persaingan Usaha Sehat. Serta menghadapi dan menyelesaikan Klaim dari Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Menangani perkara yang muncul atas adanya sengketa dalam kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi serta meminimalisir potensi kerugian perusahaan dalam penyusunan kontrak konstruksi, baik sebagai pengguna maupun penyedia jasa konstruksi.